agus joko Options
agus joko Options
Blog Article
Sistem pelayanan pengaduan on the net berbasis World wide web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan jelas bahwa ada unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp sixteen,eight triliun.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Jika kemudian dalam penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan ada unsur kesengajaan sehingga merugikan keuangan negara, dapat dipastikan bahwa itu adalah tindak pidana korupsi.
This "Cited by" rely consists of citations to the subsequent posts in Scholar. Those marked * could possibly be different within the posting while in the profile.
Through his tenure, he also initiated the audit on the preparedness of Indonesian Federal government’s implementation from the SDGs.
Pernyataan Agus soal transparansi itu, dia katakan ketika tim penguji Capim KPK bertanya saat tes wawancara berlangsung. Agus menjadi Capim KPK pertama yang menjalani tes ini dengan durasi tanya-jawab selama forty menit.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda more info pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.
The board can observe up on such a detection by conducting investigative audit, both depending on its initiative or maybe the requests of law enforcement officers, he defined.
IDI's Board is made up of 10 users from distinctive supreme audit establishments. Get to understand them much better in our "Meet the Board" series.
"It can be an honor and also a privilege to engage in IDI's mission to create up and scale-up SAIs the planet more than. With any luck ,, I will convey some number of the collective knowledge of BPK in its function of coordination within Indonesia, throughout ASEANSAI in addition to Intercontinental Local community within the INTOSAI as well as United Nations.
Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)